YOGYAKARTA – Upaya mengatasi masalah banjir yang mengandalkan
pembangunan struktur yang dilaksanakan pemerintah terbukti tidak efektif
untuk mengatasi atau mengurangi masalah banjir. Sehingga diperlukan
model pengendalian banjir secara terpadu dan komprehensif dengan mengacu
pada upaya pembangunan non struktur yang melibatkan seluruh
stakeholder. Hal itu mengemuka dalam diskusi pakar teknik sipil UGM
dalam memberi masukan mengatasi bencana banjir di Indonesia, Rabu (23/1)
di jurusan teknik sipil dan lingkungan, fakultas teknik UGM.
Pengamat banjir sekaligus mantan Dirjen Sumber Daya Air,
Kementerian Pekerjaan Umum, Ir. Siswoko Dipl.HE., mengatakan kebijakan
pemerintah dalam penanganan masalah banjir lebih berorientasi pada
pembangunan fisik dan bukan pengelolaan di jaringan sumber air maupun
pada lahan daerah tangkapan air. “Upaya struktur yang dilaksanakan tanpa
mengantisipasi fenomea alam dan lingkungan yang dinamis,” kata dosen
tamu magister pengelolaan bencana alam UGM ini.
Dia mengusulkan pemerintah mampu melibatkan semua pihak untuk
bersama-sama melaksanakan sistem pengendalian bajir dengan mendorong
pembangunan nonstruktur diantaranya pengelolaan dataran banjir,
melakukan prakiraan banjir dan peringatan dini, penanggulangan banjir,
relokasi pemukiman, perbaikan tata ruang dan penghijauan, reboisasi
erosi das, penetapan sempadan sungai, penyampaian informasi publik serta
menguatkan manajemen sampah.
Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir.
Nur Yuwono, Dipl.HE., mengatakan keberhasilan pembangunan sistem
pengendalian banjir sangat bergantung pada pemerintah dan masyarakat
dalam mendukung program pemerintah.
Kendati demikian, dia mengusulkan metode pengendalian banjir yang
bisa diambil Gubernur Jokowi untuk mengatasi banjir adalah mewajibkan
setiap rumah untuk membuat sumur guna menampung air hujan, baik dalam
bentuk sumur resapan maupun sumur yang akan dimanfaatkan air hujannya
untuk keperluan sehari-hari. Disamping itu, dibutuhkan pengetrapan
sempadan sungai dan pantai secara konsisten dan konsekuen serta
pengaturan pemukiman di sepanjang sungai dan pantai tepi Jakarta,
Sementara Dekan Fakultas Teknik UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono,
menuturkan permasalahan bencana banjir yang dihadapi Jakarta dan
beberapa daerah lain akibat adanya dampak perubahan iklim dan penggunaan
energi fosil yang tidak terkendali yang menyebabkan curah hujan turun
cukup besar. “Kita juga tidak menutup mata bahwa perencanaan dan
implementasi pembangunan infrastruktur sering terkendala karena minimnya
dukungan sosial masyarakat,” katanya.
http://ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=5271
Tidak ada komentar:
Posting Komentar